Pemberantasan Narkoba di Sumut Tantangan Besar
Oleh Prof Ibrahim Gultom
Pemberantasan narkoba di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara, terus menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum. Sebagai daerah yang rawan peredaran narkoba, Sumut membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi dengan baik untuk memerangi kejahatan ini. Polda Sumut, di bawah kepemimpinan Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, telah menunjukkan komitmen yang luar biasa dalam upaya pemberantasan narkoba, terbukti dengan penyitaan barang bukti sebanyak 175 kilogram sabu-sabu, 218 kilogram ganja, dan 33 ribu pil ekstasi dalam periode singkat dari 1 Agustus hingga 16 September 2024. Dengan penyitaan ini, Polda Sumut tidak hanya menindak tegas para pengedar, tetapi juga berperan dalam menyelamatkan lebih dari 1,6 juta jiwa dari ancaman narkoba.
Salah satu aspek yang sangat positif dari upaya pemberantasan narkoba yang dilakukan Polda Sumut adalah keberhasilan mereka dalam menangkap 713 tersangka dari 578 kasus yang berbeda. Ratusan tersangka ini memiliki peran yang bervariasi, mulai dari pengedar, pengguna, hingga kurir narkoba. Dengan demikian, Polda Sumut tidak hanya fokus pada pengungkapan jaringan besar peredaran narkoba, tetapi juga mengedepankan aspek pencegahan dan edukasi masyarakat terkait bahaya narkoba. Menurut Irjen Pol Whisnu, jumlah tersangka ini mengungkapkan betapa luasnya jaringan narkoba yang beroperasi di wilayah Sumut, yang mencakup banyak lapisan masyarakat, dari pengguna hingga pengedar.
Meskipun keberhasilan ini patut diapresiasi, tantangan dalam pemberantasan narkoba di Sumut masih sangat besar. Penangkapan dan penyitaan barang bukti hanyalah langkah awal dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah jumlah pengguna narkoba yang terus meningkat. Dari 713 tersangka yang ditangkap, 103 di antaranya merupakan pengguna narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa selain penindakan terhadap pengedar, pendekatan rehabilitasi bagi pengguna juga harus menjadi bagian dari strategi pemberantasan narkoba. Pengguna narkoba sering kali menjadi korban dari jaringan peredaran narkoba yang lebih besar, dan mereka memerlukan perawatan serta dukungan untuk keluar dari lingkaran setan ini.
Penting untuk dicatat bahwa upaya pemberantasan narkoba bukan hanya tugas aparat kepolisian, tetapi juga tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Masyarakat harus lebih proaktif dalam memberikan informasi kepada polisi tentang adanya kegiatan narkoba di lingkungan mereka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Irjen Pol Whisnu, Polda Sumut mengimbau agar masyarakat tidak ragu melaporkan jika ada orang atau kegiatan mencurigakan. Partisipasi masyarakat sangat krusial, mengingat peredaran narkoba sering kali beroperasi secara tersembunyi dan sulit terdeteksi tanpa bantuan warga sekitar.
Selain itu, penting juga untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam edukasi tentang bahaya narkoba. Polda Sumut bersama dengan instansi terkait telah melakukan berbagai upaya untuk menyosialisasikan dampak negatif narkoba, tetapi hal ini perlu lebih diperluas agar semua lapisan masyarakat, terutama generasi muda, memahami betul ancaman yang ditimbulkan oleh narkoba. Pemahaman yang mendalam mengenai bahaya narkoba dapat menjadi benteng pertama dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
Peran pendidikan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba juga tidak bisa diabaikan. Sekolah dan lembaga pendidikan harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai bahaya narkoba sejak dini. Dengan pendidikan yang tepat, generasi muda bisa lebih siap untuk menghadapi godaan narkoba dan menghindari terjerumus ke dalam lingkaran peredaran narkoba. Ini juga harus melibatkan pendekatan berbasis nilai-nilai sosial, di mana keluarga, sekolah, dan masyarakat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba.
Untuk mempersempit ruang gerak jaringan narkoba, Polda Sumut juga perlu terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk TNI dan badan intelijen. Narkoba adalah masalah lintas sektoral yang melibatkan banyak pihak, baik yang bersifat domestik maupun internasional. Oleh karena itu, kerjasama antar lembaga di tingkat daerah dan pusat sangat penting. Kolaborasi ini akan membantu aparat penegak hukum mendapatkan informasi yang lebih akurat dan terkini tentang pergerakan jaringan narkoba, baik yang masuk dari luar negeri maupun yang diproduksi di dalam negeri.
Penggunaan teknologi juga menjadi faktor kunci dalam pemberantasan narkoba. Polda Sumut telah memanfaatkan berbagai teknologi modern, termasuk sistem pemantauan menggunakan kamera pengintai (CCTV) dan aplikasi untuk melacak peredaran narkoba. Teknologi ini memungkinkan aparat untuk memantau jalur distribusi narkoba secara real-time, baik di darat, laut, maupun udara. Selain itu, alat deteksi narkoba yang lebih canggih perlu terus diperkenalkan untuk mempercepat proses identifikasi dan penyitaan barang bukti.
Penyitaan barang bukti narkoba yang dilakukan oleh Polda Sumut mencakup lebih dari 175 kilogram sabu-sabu pada periode Agustus hingga September 2024. Angka ini menunjukkan betapa besar ancaman yang dihadapi oleh masyarakat Sumut dan Indonesia secara keseluruhan. Sabu-sabu, sebagai salah satu jenis narkoba yang paling berbahaya, memiliki dampak destruktif yang sangat besar pada kesehatan fisik dan mental penggunanya. Pengedaran sabu-sabu yang masif dapat merusak generasi muda, mengganggu ketertiban sosial, dan bahkan memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Namun, meski upaya pemberantasan narkoba sudah menunjukkan hasil yang cukup signifikan, masalah narkoba tidak bisa diselesaikan hanya dengan penindakan. Polda Sumut juga harus memperkuat program rehabilitasi untuk para pengguna narkoba. Sebagian besar dari mereka yang terjerat narkoba sebenarnya membutuhkan pemulihan, bukan hanya hukuman. Rehabilitasi yang tepat dapat membantu pengguna narkoba kembali ke kehidupan normal dan mengurangi angka peredaran narkoba di masa depan. Program-program rehabilitasi yang berbasis komunitas dan terintegrasi dengan sistem kesehatan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan bebas dari narkoba.
Masalah peredaran narkoba juga terkait dengan isu ekonomi dan sosial. Banyak dari pelaku peredaran narkoba berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, yang merasa terjebak dalam kondisi hidup yang sulit. Oleh karena itu, untuk mengatasi akar masalah peredaran narkoba, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat. Ini akan mengurangi daya tarik peredaran narkoba sebagai alternatif ekonomi bagi sebagian orang.
Penyuluhan mengenai bahaya narkoba juga harus dilakukan secara lebih masif dan berkelanjutan. Polda Sumut dapat menggandeng media massa, organisasi masyarakat, dan tokoh agama untuk menyebarkan pesan anti-narkoba di seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, keterlibatan para influencer atau figur publik yang memiliki pengaruh besar di kalangan anak muda dapat mempercepat penyebaran pesan tersebut.
Polda Sumut juga harus memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku narkoba dilakukan dengan adil dan transparan. Kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian akan sangat bergantung pada seberapa baik penegakan hukum ini dijalankan. Selain itu, aparat penegak hukum juga perlu mengedepankan profesionalisme dan menghindari penyalahgunaan wewenang dalam menangani kasus-kasus narkoba. Kepercayaan masyarakat adalah kunci untuk keberhasilan pemberantasan narkoba.
Pemberantasan narkoba di Sumatera Utara, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Polda Sumut, telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Namun, ini hanya sebagian kecil dari pekerjaan besar yang masih harus dilakukan. Kerjasama antara aparat, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait sangat diperlukan untuk menciptakan Sumut yang bebas dari narkoba. Semoga upaya ini terus berlanjut dengan lebih banyak lagi keberhasilan, dan pada akhirnya membawa perubahan yang positif bagi masyarakat Sumatera Utara dan Indonesia secara keseluruhan.
Sebagai kesimpulan, pemberantasan narkoba adalah perjuangan panjang yang tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Polda Sumut sudah memulai langkah yang signifikan dalam menyita barang bukti dan menangkap para pelaku. Namun, untuk mengatasi masalah narkoba secara menyeluruh, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik, mencakup penindakan, pencegahan, edukasi, dan rehabilitasi. Dengan kerja sama yang erat antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah, kita bisa berharap untuk menciptakan Sumatera Utara yang lebih aman, sehat, dan bebas dari narkoba di masa depan.