sumut.tribratanews.com – Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Tajikistan Qohir Rasulzoda melakukan pertemuan bilateral di sela-sela gelaran World Water Forum ke-10 di Bali International Convention Center (BICC), Senin (20//52024). Pertemuan kedua pemimpin tersebut membahas penguatan kerja sama dalam pengelolaan sumber daya air. Keduanya pun sepakat butuh komitmen internasional untuk mengatasi tantangan global terkait air.
Pada kesempatan tersebut Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih atas dukungan Tajikistan terhadap dokumen hasil forum yang akan diadopsi. Presiden memastikan jika Indonesia berkomitmen menjamin keberlanjutan kualitas air bersih demi kesejahteraan bersama.
“Saya mengharapkan kontribusi Tajikistan sebagai salah satu leader dalam global water policy untuk mencari solusi bersama,” ujar Presiden Jokowi.
Sementara PM Rasulzoda menyampaikan penghargaannya atas undangan yang diterima dan menegaskan bahwa Indonesia adalah mitra penting bagi Tajikistan. PM Rasulzoda juga mengakui peran konstruktif Indonesia dalam urusan regional dan internasional.
“Tajikistan mengakui Indonesia sebagai mitra penting di kawasan dan tertarik untuk memperkuat kerja sama multilateral dan saling menguntungkan. Kami sangat mengapresiasi pencapaian signifikan Indonesia dalam jalur pembangunan ekonomi dan sosial. Peran konstruktif Indonesia dalam urusan regional dan internasional sangat berharga,” jelasnya.
Lebih lanjut, PM Tajikistan mengundang Indonesia untuk menghadiri konferensi internasional tentang Dekade Aksi Internasional “Air untuk Pembangunan Berkelanjutan” yang akan diselenggarakan di Dushanbe.
PM Rasulzoda juga menyoroti bahwa pada 2024 akan menandai perayaan 30 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara, dan momen itu untuk memperdalam dan memperluas kerja sama.
“Pada 2024 ini kita akan merayakan 30 tahun hubungan diplomatik antara Tajikistan dan Indonesia dan menurut saya hubungan kita masih perlu diperkuat dan diperluas,” ucapnya.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. [ARS]
